PortalIndeksPendaftaranLogin

Share | 
 

 UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
don.c0rleone
Mentri
Mentri


Male
Jumlah posting : 2415
Age : 31
Lokasi : never ending asia
Mig33 ID : don.corl3one , donc
Registration date : 10.02.09

PostSubyek: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Thu Apr 16, 2009 4:43 pm

UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?

UNDANG-UNDANG No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum berumur setahun sejak diberlakukan pada 11 Maret 2003. Mahkamah Konstitusi sebagai "pengadilan undang-undang" harus menguji materinya. Uji materi ini sebagai konsekuensi atas permohonan sejumlah elemen masyarakat terhadap undang-undang ini, karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar.
Persidangan undang-undang ini yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung Nusantara IV DPR, Senayan Jakarta, sudah berlangsung dua kali.
Pemohon uji materi sebagaimana tercantum dalam bukti permohonan terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, pemohonnya terdiri dari 22 orang di antaranya Deliar Noer, Ali Sadikin, Sri Bintang Pamungkas, Judilhery Justam. Kelompok kedua, terdiri dari enam orang yang merasa secara langsung hak konstitusionalnya dilanggar undang-undang ini.
Pemohon uji materi undang-undang ini masih terdapat sejumlah kelompok lainnya dan sidangnya dilaksanakan pada kesempatan terpisah oleh Mahkamah Konstitusi. Dan, permohonan uji materi ini merupakan satu dari 21 permohonan uji materi undang-undang.
Fokusnya, a.l. pada persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pasal 60 huruf G UU No. 12/2003.
Termaktub di dalam pasal tersebut, syarat calon anggota DPD adalah, "Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya."
Permohonan uji materi ini diilhami pengalaman Rhein Robby Sumolang. Ia pernah mencalonkan sebagai calon anggota DPD DKI Jakarta. KPU Provinsi DKI Jakarta menolak dengan alasan, ia terlibat gerakan terlarang yakni sebagai bekas anggota IPPI dan tahanan politik di Pulau Buru.
Ilham uji materi lainnya, masalah proses penetapan pasal tersebut yang dipandang tidak memperoleh dukungan mayoritas anggota DPR. Disebutkan dalam permohonannya, pasal tersebut terpaksa ditetapkan dengan jalan pengambilan suara (voting). Hasilnya, sebanyak 153 suara setuju dari Fraksi Golkar, TNI/Polri, Bulan Bintang, Daulat Umat, dan Fraksi Reformasi DPR. Sedang 103 suara yang semuanya anggota Fraksi PDIP menolak penetapan pasal tersebut. Tercatat 70 suara mengusulkan menghapus "terlibat tidak langsung", dan satu abstain.
"Suara menolak dimuatkan ketentuan pasal 60 huruf G dari DPR sendiri sebetulnya relatif cukup besar, yaitu 103 dari 327 suara yang tercatat atau hampir sepertiga dari seluruh suara," kata Erna Ratnaningsih, kuasa hukum pemohon dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta.
Pemohon uji materi berpendapat, pasal 60 huruf G bertentangan pula dengan pasal 28 huruf C ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 : "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Kemudian pasal 28 huruf D ayat (3) : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.". Pembenaran lainnya, pasal 28 huruf I ayat (2) : "Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang diskriminatif."
Erna Ratnaningsih berpendapat, kalau pasal 60 huruf G diberlakukan, harus didasari limitatif atau pembatasan tertentu yang membolehkan atau melarang orang mencalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, misalnya umur minimum, kewarganegaraan.
Kemudian pemberlakukan secara khusus dari ketentuan pasal tersebut perlu diperjelas, dengan membedakan "orang yang terlibat G30S/PKI" dan "bekas anggota organisasi terlarang PKI". Alasannya, waktu partai ini hidup pada zamannya bukan masuk kategori partai terlarang. Apabila ini terus diberlakukan, menurut pemohon, tidak etis karena yang pernah terlibat organisasi itu pernah dihukum yang berarti "menebus dosanya".
Deliar Noer sebagai pemohon yang tidak dirugikan secara langsung oleh undang-undang, menambahkan alasannya kepada majelis konstitusi. Ia ikut serta sebagai pemohon uji materi karena alasan solidaritas dan keinginan terjadinya rekonsiliasi.
Menurutnya, ada perasaan senasib sepenanggungan sebagai sesama warga negara, merasa penting terciptanya persatuan dan kesatuan, dan adanya warga yang dilanggar hak-hak konstitusionalnya.
**
UJI materi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan tradisi baru di lingkungan peradilan Indonesia. Ketika zaman Orde Baru, hak uji materi undang-undang ini pernah digagas, pelaksanaannya selalu kandas. Ketika memasuki era reformasi, MA memberi peluang kepada para pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengajukan hak uji materi undang-undang. Ketika tahap pelaksanaan proses pengujiannya, MA tidak bisa operasional karena tidak memiliki payung hukum. Kewenangan MA sebatas judicial review peraturan di bawah undang-undang. Akhirnya permohonan uji hanya materi menumpuk sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi terbentuk.
Sebagai badan peradilan baru, pelaksanaan sidang uji materi pun terkesan mencari bentuk. Bahkan, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengaku, persidangan ini sebagai tahap awal proses belajar dari para pihak, termasuk para hakim konstitusi yang berjumlah sembilan orang.
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili sejumlah uji materi berdasarkan UU Nomor 24/2003. Yaitu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, memberi putusan atas pendapat DPR tentang status presiden/atau wakil presiden yang dianggap melanggar hukum berupa pemghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/atau wakil presiden.
Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan bahwa proses persidangan uji materi diawali dengan pemeriksaan pemohon yang memiliki legal standing atau hak menggugat untuk membela kepentingannya. Pemohon diharuskan melampirkan uraian permohonan dan bukti-bukti sebagai pendukung permohonannya sebanyak 12 eksemplar. Sedang "termohon" dalam perkara uji materi undang-undang, secara implisit ditetapkan pimpinan DPR dan pemerintah atau presiden.
Uji materi UU Pemilu sesuai ketentuan persidangan telah dilaksanakan pemeriksaan aspek formal, yaitu berbagai hal yang berkait dengan proses pembuatan perundang-undangan yang dianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945. Pemeriksaan ini antara lain, proses pengambilan suara untuk menetapkan pasal 60 huruf G sebagai bagian dari UU Pemilu.
Kemudian pemeriksaan materi/substansi uji materi terhadap muatan ayat yang diajukan permohonan uji materinya. Dalam sesi ini, majelis hakim mengorek tentang jenis pelanggaran hak konstitusi yang menimpa pemohon seperti kasus Rhein Robby Sumolang.
Kuasa hukum DPR yang diwakili anggota Komisi II DPR maupun pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, telah mengajukan argumentasi atau bantahan tentang penetapan Pasal 60 huruf G yang dianggap melanggar hak konstitusi pemohonan.
Argumentai atau bantahan berisi tentang aspek kesejarahan yang mendasari penetapan pasal tersebut, maupun alasan dari segi politik hukum tetap diberlakukannya pelarangan bekas anggota organisasi terlarang mencalonkan sebagai anggota legislatif.
Putusan perkara ini masih menunggu persidangan lanjutan. Sesi sidang berikutnya sesuai permintaan majelis hakim konstitusi, pihak termohon diminta mengajukan bukti-bukti notulen sidang dan sejenisnya sewaktu proses pembuatan UU Pemilu. Kemudian majelis hakim akan mengambil keputusan.
Putusan uji materi undang-undang dan jenis persidangan lainnya di Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratoir. Misalnya permohonan uji materi UU dinyatakan diterima, majelis konstitusi mengumumkan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengingat dan tidak dipandang sebagai hukum. Atau majelis kontitusi memandang, permohonan uji materi khusus pasal tertentu diterima, majelis menutuskan supaya DPR melakukan amandemen terhadap pasal undang-undang yang diuji materi. Begitu sebaliknya, apabila permohonan uji materi ditolak, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan ke publik beserta alasan hukumnya.
Peluang uji materi UU No. 12/2003 tentang Pemilu diterima atau ditolak belum bisa dicermati secara utuh. Sistem persidangan yang lebih mirip adu argumentasi oleh pemohon, termohon, dan majelis hakim, layaknya perdebatan terbuka, menjadikan penilian arah persidangan menjadi sedikit pelik. Ditambah lagi persidangan semacam ini belum memiliki preseden pada masa lalu, maka arah putusan majelis konsitusi sulit ditebak.
Terlepas dari proses persidangan, uji materi UU Pemilu mengundang perhatian khusus dari pemerintah. Presiden Megawati tidak seperti biasanya, cukup sigap dalam bersikap dengan cepat menunjuk kuasa negara/pemerintah yang mewakilinya yaitu Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.
Perhatian khusus ini bisa dipahami. Pertama, UU Pemilu sedang diberlakukan di lapangan sebagai payung dari proses Pemilu 2004. Kedua, substansi uji materi pada pasal 60 huruf G. Apabila hakim memutuskan pasal ini terbukti penerapannya melanggar hak konstitusi warga negara untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan hak politiknya, maka proses pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bisa mengalami kekosongan hukum. Ini berarti ancaman besar bagi pelaksanaan Pemilu 2004. Bisa dibayangkan akibatnya, kalau calon legislatif dipilih tanpa dasar hukum yang memayungi dalam pencalonannya, karena persyaratan calon legislatif dianggap melanggar hak asasi manusia maupun UUD 1945.
Dampak serius dari uji materi UU Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi ini sebagai salah satu ilham bagi Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto melempar sinyal, Pemilu 2004 bisa gagal oleh berbagai manuver yang dilakukan kelompok tertentu, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pemilihan.
Kesadaran tentang akibat serius uji materi UU Pemilu itu, tampaknya direspons serius pula oleh DPR maupun Pemerintah untuk mengajukan argumentasi secara memadai dalam persidangan. Masalah hasil akhirnya, hanya sembilan hakim yang tahu.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://sandoznakal.tk
d-e-i-
Admin
Admin


Male
Jumlah posting : 2424
Age : 25
Lokasi : blora-cepu-purwodadi-semarang-solo-jogja-rembang-pati-kudus(anak jalanan)
Mig33 ID : tersakiti_olehmu/dei_/bob0quwh/coco.
Registration date : 08.07.08

PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Sun Apr 26, 2009 12:38 am

thanxs 4 share :love:

_________________
biar saling kenal click DI ISINI




keluh kesah seorang c8r mig33: idr larang app isek kon reg larang e pol jemboooooooooooooooooood !!!!!
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://akatsuki.heavenforum.com
hyosoka_raidhen
Calon Bupati
Calon Bupati


Male
Jumlah posting : 732
Age : 27
Lokasi : rembang
Mig33 ID : hyosoka_raidhen
Registration date : 16.04.09

PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Sun Apr 26, 2009 5:22 am

kurang akeh suu..............
:sedih:
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://corleonegroup.blogspot.com
don.c0rleone
Mentri
Mentri


Male
Jumlah posting : 2415
Age : 31
Lokasi : never ending asia
Mig33 ID : don.corl3one , donc
Registration date : 10.02.09

PostSubyek: pekok   Sun Apr 26, 2009 7:53 am

hyosoka_raidhen wrote:
kurang akeh suu..............
:sedih:

ndogmu su.....
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://sandoznakal.tk
art_cr7
Mentri
Mentri


Male
Jumlah posting : 2059
Age : 24
Lokasi : purwodadi-jogja
Mig33 ID : aku-ingin-kamu
Registration date : 27.01.09

PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Sun Apr 26, 2009 9:14 am

don.c0rleone wrote:
hyosoka_raidhen wrote:
kurang akeh suu..............
:sedih:

ndogmu su.....

ndogke sopo su :sedih:
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
mbucut
Gubernur
Gubernur


Male
Jumlah posting : 1460
Age : 27
Lokasi : s0lo spirit of java
Mig33 ID : puppe
Registration date : 18.07.08

PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Mon Apr 27, 2009 5:30 am

:D: japlakan sko koran kie. . .
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
noezzky
The akatsuki
The akatsuki


Male
Jumlah posting : 1886
Age : 25
Lokasi : te_cpirit_op_japa
Mig33 ID : (noezzky) (ke13) dLL
Registration date : 21.07.08

PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Tue Apr 28, 2009 5:51 pm

ko koran di suek gek leboke forum :D:
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
don.c0rleone
Mentri
Mentri


Male
Jumlah posting : 2415
Age : 31
Lokasi : never ending asia
Mig33 ID : don.corl3one , donc
Registration date : 10.02.09

PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Sun May 03, 2009 8:36 am

kuwi tugasku kuliah yo :aahh:
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user http://sandoznakal.tk
Sponsored content




PostSubyek: Re: UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?   Today at 2:55 am

Kembali Ke Atas Go down
 
UU Pemilu ”Terganjal” di Mahkamah Konstitusi?
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
VANDALISM RULEZ :: :: FREE 4 ALL :: :: Xpresikan Aksimu-
Navigasi: